BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Permasalahan banjir kerap kali terjadi di perumahan Pondok Asri Manggar Balikpapan Timur hingga saat ini belum ada wujud penyelesaian dari pemerintah.
Anggota DPRD Kota Balikpapan Nurhadi Saputra emosi mendengarkan jawaban dari pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)-PU Kaltim saat membahas permasalahan ini.
“Jawaban dari pihak Balai seolah olah meremehkan masyarakat. Kita lihat drainasenya tadi, minimal tiga bulan banjir tetapi sedimen sudah dua tahun yang lalu dikerjakan,” jelasnya kepada BorneoFlash.com, Senin (24/5/2022).
Dapil Balikpapan Timur mengatakan pihak Balai PUPR seolah-olah meremehkan seperti tidak ada pedulinya sama masyarakat, Padahal sebanyak 2 ribu jiwa di perumahan tersebut terdampak banjir.
Meskipun banjir sudah terjadi sebelum adanya tol. Hanya saja, bisa dilihat kondisi banjir sebelum dan sesudah ada tol, apalagi adanya pengerukan dan pembebasan lahan di sekitar lokasi.
Saat Komisi III DPRD Balikpapan menggelar sidak di perumahan tersebut meminta pihak Balai sebagai pihak yang berwenang untuk menangani tol, termasuk dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat mencari solusi penangananya.
Namun, ia lebih menekankan kepada Balai. Pasalnya, Dinas PU sebagai mitra DPRD bisa sewaktu-waktu dipanggil, sedangkan Balai BBPJN PU Kaltim tidak sama halnya dengan Dinas PU.
Politisi Partai PPP juga berkoordinasi dengan Kabid SDA PU untuk bisa mengkaji daerah ini, supaya bisa mencari solusi dari titik permasalahan banjir yang berdampak pada 6-7 RT. “Kita jangan cuma duduk aja di situ, tapi tidak ada solusi,” ucapnya.
Ia menegaskan kepada pihak Balai untuk segera menurunkan alat berat pengeruk, karena tidak menutup kemungkinan dirinya akan menurunkan alat jika tidak dilakukan, karena ini demi kepentingan masyarakat. Tapi jangan salahkan jika jalan tol ikut terganggu.
“Saya menahan PU agar tidak turun tangan, karena jangan sampai anggaran PU terkuras disitu, maka itu yang saya hindari,” ungkapnya.
Namun, pihak Balai berjanji akan melakukan eksekusi dengan menurunkan alat dan akan melakukan pengerjaan, Selasa (24/5/2022) jika tidak hujan. Tentunya, dirinya akan turun langsung bersama ketua RT untuk memantau pengerjaan itu.
Dalam sidak tersebut, Nurhadi sempat menanyakan perihal lahan kosong yang berada di sebelah drainase tersebut. Pasalnya, saat perencanaan pembangunan dari pengembang BUCG sebelum PT Wika lokasi itu ada bozem. Setelah berpindah tangan bozem itu ditutup kembali. Hal itu menjadi tanda tanya.
“Nah itu tadi saya tanyakan dan buat saya emosi, karena menurut kajian mereka. Kalau itu digali dijadikan bozem tol-nya goyang, berarti perencanaannya dong yang tidak jelas, kan seperti itu,” ucapnya.
Ia pun meminta pihak kelurahan untuk mencari data tentang keberadaan lahan kosong yang digunakan sebagai lapangan di lokasi itu. Mulai dari ukuran hingga status lahannya, untuk itu meminta pihak SDA PU untuk bisa dikaji, jika digunakan sebagai bozem berdampak atau tidak. “Ini fasum perumahan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk bozem,” tutupnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
