Koruptor dan Residivis Dipastikan Tidak Diberikan Asimilasi Covid-19 Jilid II

BorneoFlash.com, TANA PASER - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) perpanjang program Asimilasi dan integrasi bagi Narapidana (Napi) dan anak di masa pandemi Covid-19.

Asimilasi tidak akan diberikan kepada Narapidana dan Anak yang melakukan tindak pidana terkait narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme.

Selain itu, perkara korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dipastikan tidak mendapatkan asimilasi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Doni Handriansyah selaku Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas IIB Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Minggu, (31/01/2021).

Menurutnya, Asimilasi Covid ini kelanjutan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 tahun 2020 lalu.

Di tahun 2021 ini ada Permen Nomor 32 Tahun 2020 yang diberlakukan pada 1 Januari, namun perangkatnya sedang disiapkan.

"Sebagian sudah siap, namun ada 1 perangkat lagi yang belum siap untuk penahanan terputus. Aplikasinya sedang disiapkan," bebernya.