Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Wakil Ketua II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf, meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag), untuk mengintensifkan pemantauan harga dan ketersediaan barang di pasar-pasar tradisional.
Tag: kabupaten PPU
Fraksi PKS DPRD PPU Minta Pengisian Jabatan Kosong Bebas Jual-Beli
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar pengisian jabatan yang saat ini masih kosong dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dukung Operasional Penuh BIN 2026, DPRD PPU Optimistis Dorong Ekonomi dan UMKM Tumbuh Pesat
Pemerintah pusat berencana mentransformasi status Bandara Internasional Nusantara (BIN) menjadi operasional komersial penuh pada tahun 2026.
Fraksi PKS DPRD PPU Dorong Penguatan SDM Keuangan di Tengah Tekanan Anggaran Daerah
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
Jembatan Sungai Riko Senilai Rp1 Triliun Didorong Didanai Pusat, DPRD PPU: APBD Tak Mampu Menanggung
Rencana pembangunan Jembatan Sungai Riko di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kembali didorong untuk segera direalisasikan.
PPU Tingkatkan Kesiapsiagaan Jelang Dinamika IKN, DPRD Apresiasi Simulasi SISPAMKOTA 2025
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), H. Andi Muhammad Yusuf, SH., MM., menghadiri sekaligus mewakili Ketua DPRD dalam Apel Gabungan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (SISPAMKOTA) Tahun 2025 yang digelar Polres PPU.
Dukung Bandara VVIP IKN Jadi Penerbangan Komersial, DPRD PPU: Bermanfaat Besar bagi Daerah
Rencana pemerintah daerah menjadikan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bandara komersial mendapat dukungan penuh dari DPRD Penajam Paser Utara (PPU).
Warga Mengadu Lahan Diklaim Sepihak, DPRD PPU Minta Pemda Segera Turun Tangan
Aduan terkait tumpang tindih kepemilikan lahan kembali mencuat di sejumlah wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sejumlah warga mengaku lahannya diklaim oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas.
Dana Transfer Dipangkas, DPRD PPU Terpaksa Pangkas Pokir Usulan Warga
Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026 mulai berdampak langsung terhadap ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
DPRD PPU Pastikan Isu Pengurangan TPP ASN Belum Valid: “Insyaallah Masih Aman”
Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid, menegaskan bahwa informasi mengenai potensi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab PPU belum memiliki dasar yang jelas.
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 33
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.