Sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan tertunda pada tahun anggaran 2025 akibat kebijakan efisiensi yang harus ditempuh pemerintah daerah. Kondisi fiskal yang semakin ketat memaksa Pemkab PPU lebih selektif dalam menentukan kegiatan prioritas.
Tag: Anggota Komisi I DPRD PPU
DPRD PPU: BLK Habiskan Anggaran, Lapangan Kerja untuk Warga Nyaris Tak Bertambah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti rendahnya efektivitas program pelatihan tenaga kerja yang dijalankan Balai Latihan Kerja (BLK).
DPRD PPU Sambut Pansus Reforma Agraria, Desak Kepastian Lahan Jelang Operasional IKN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut baik langkah Komisi II DPR RI yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria.
DPRD Desak Bupati PPU Segera Lakukan Mutasi Pejabat: “Terlalu Lama Ditunda”
Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, mendesak Bupati PPU Mudyat Noor segera memberikan kepastian terkait pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
DPRD PPU Akui Belum Dapat Penjelasan Resmi Soal Konsep IKN Sebagai Ibu Kota Politik 2028
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengungkapkan bahwa hingga kini belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah pusat terkait konsep Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara politik yang akan ditetapkan pada 2028.
Satgas Perizinan PPU Gencar Sidak, DPRD Pertanyakan Belum Ada RDP Evaluasi
Satuan Gugus Tugas (Satgas) Perizinan dan Investasi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di berbagai kecamatan.
DPRD PPU Minta Pansus Reforma Agraria Bahas Status Aset dan Nasib Warga dalam Delineasi IKN
Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani, menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria yang dibentuk DPR RI perlu ikut membahas persoalan aset di dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemekaran Wilayah dan Tapal Batas Sepaku–PPU Dibahas, DPRD Minta Pemda Segera Ambil Keputusan
Seiring dengan berjalannya laju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), proses pemisahan wilayah administratif terus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah bersama DPRD PPU.
Sengketa Lahan Masih Mengganjal, DPRD PPU Desak Percepatan Reforma Agraria Jelang IKN Beroperasi
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut positif Langkah Komisi II DPR RI yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria untuk mempercepat penataan lahan serta penyelesaian berbagai sengketa agraria di daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
DPRD PPU Tegaskan Pengawasan Ketat Reforma Agraria, Kawal Kepastian Hak Tanah Warga
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan reforma agraria di daerah. Meski tidak terlibat langsung dalam struktur Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), DPRD memastikan tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya program tersebut.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.