BorneoFlash.com, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel), Supendi, melaporkan bahwa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel telah mencapai Rp11,7 triliun hingga 31 Agustus 2025.
“Realisasi belanja pemerintah pusat di Sulsel tercatat Rp11,7 triliun dari pagu Rp22,7 triliun, atau sekitar 52,46 persen,” ujar Supendi saat memimpin rilis bulanan APBN Anging Mammiri di Makassar, Senin.
Ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk program-program prioritas kementerian dan lembaga yang sudah direstrukturisasi.
Dari total realisasi tersebut, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan serapan Rp7,2 triliun. “Belanja pegawai selalu mendominasi dengan porsi lebih dari 50 persen. Dari total Rp11,7 triliun, serapan untuk belanja pegawai mencapai Rp7,2 triliun,” jelasnya.
Supendi menerangkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, uang makan, dan uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI-Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menekankan bahwa belanja pemerintah tidak hanya difokuskan untuk kebutuhan rutin aparatur negara, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan di Sulsel.
“Dengan mengedepankan efisiensi dan prioritas, pemerintah berharap alokasi anggaran ini memberikan dampak nyata pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” kata Supendi. (*/ANTARA)
