BorneoFlash.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). OJK siap berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa pembiayaan dari perbankan akan menjadi fokus utama dalam sinergi pembangunan perumahan untuk MBR.
Ia juga menambahkan, OJK telah membahas sejumlah catatan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) agar proses penyelesaiannya bagi MBR tidak lagi menjadi kendala.
“OJK mendukung penuh program 3 Juta Rumah untuk rakyat yang sudah masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Kami siap memfasilitasi pembiayaan melalui perbankan, dan mendorong agar pembiayaan juga bisa melibatkan pasar modal sehingga dukungannya lebih besar dan menyeluruh,” ujar Mahendra di Jakarta, Jumat.
Program 3 Juta Rumah tersebut menggunakan beberapa skema pembiayaan, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk desa, kota, dan pesisir, serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi rumah komersial.
Saat ini, pembangunan rumah rakyat sudah menunjukkan progres dengan lebih dari 200 ribu unit rumah yang mencapai tahap akad dan siap dibangun.
Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang menekankan pengembangan infrastruktur dan pembangunan dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi.
Tujuan utama program ini adalah menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. (*/ANTARA)
