BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak hari Sabtu (3/9/2022), baik jenis subsidi maupun non subsidi.
Hal inilah yang menyebabkan sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Volume 2 menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan pada hari Senin (5/9/2022).
Korlap Aliansi Kota Minyak Volume 2 Hijir Ismail mengungkapkan kenaikan BBM ini akan berdampak pada kebutuhan pokok, sehingga komoditas harga menjadi terganggu.
“Tidak banyak yang kita minta, agar bagaimana pemerintah khususnya Presiden yang kemarin mengumumkan kenaikan BBM untuk bisa menurunkan atau menekan harga tetap sama seperti kemarin,” ujarnya.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan yakni menolak kenaikan harga BBM bukan hanya BBM bersubsidi tetapi juga BBM non subsidi, mendorong hadirnya payung hukum yang jelas terhadap pengguna BBM bersubsidi di masyarakat,
Menuntut Presiden dan DPR RI untuk mengevaluasi BPH Migas karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM.
Selanjutnya, menuntut penegakan hukum dalam pemberantasan mafia migas, mendesak pemerintah agar berdaulat dalam pengambilan sikap untuk pengelolaan minyak di Indonesia,
Mendesak Presiden RI untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan menuntut komitmen Pemkot Balikpapan khususnya dalam menindak tegas mafia migas di Kota Balikpapan. “Ini yang kita mau komitmen pemerintah agar tegas dalam hal itu,” ungkapnya.
