BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Balikpapan versi Andre Afrizal, Minggu (27/3/2022) malam tadi melakukan pelantikan.
Adanya pelantikan tersebut, DPD KNPI Musyawarah Daerah (Musda) Bersama berencana melakukan aksi demo terkait penolakan pelantikan KNPI lain dengan alasan tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Republik Indonesia.
Namun, KNPI Musda Bersama mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi demo karena sudah melakukan mediasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
“Niat itu kita urungkan dengan alasan demi kondusifitas Kota Balikpapan, demi kemaslahatan masyarakat bersama, demi kepentingan khalayak yang lebih banyak,” jelas Ketua KNPI Musda Bersama Galang Nusantara, kepada awak media, Minggu (27/3/2022) malam.
Selain itu juga, KNPI Musda Bersama sudah mengantongi kepastian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan Muhaimin dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Balikpapan Adwar Skenda Putra yang difasilitasi oleh Kasat Intel Polres Balikpapan, AKP Urdianta Asta Praja Batlayeri.
Adapun kepastian tersebut yakni KNPI Musda Bersama meminta supaya Pemkot harus bersikap netral, dana hibah agar tidak turun, supaya Pemkot tidak menghadiri pelantikan KNPI yang lainnya dan pengosongan Gedung Graha Pemuda KNPI Balikpapan.
“Alhamdulillah point 1-3 sudah dipenuhi sedangkan point nomor 4 itu akan dibahas dalam rapat Forkopimda karena dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan dari unsur pimpinan lainnya,” terangnya.
Galang menyampaikan, Pemkot Balikpapan mengundang pengurus KNPI Musda Bersama bertemu Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, untuk membahas point kepastian yang belum disepakati oleh Pemkot Balikpapan, Senin (28/3/2022).
