Pemprov Kaltim Raih WTP Laporan Keuangan Tahun 2020

oleh -
Penyerahan Opini WTP atas LKPD Pemprov Kaltim dilakukan oleh Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar kepada Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (31/05/2021). Foto : HO/Humas Pemprov Kaltim.
Penyerahan Opini WTP atas LKPD Pemprov Kaltim dilakukan oleh Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar kepada Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (31/05/2021). Foto : HO/Humas Pemprov Kaltim.

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2020. 

Penyerahan Opini WTP atas LKPD Pemprov Kaltim dilakukan oleh Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar kepada Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim  di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (31/05/2021). 

Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekprov beserta jajaran Pemprov Kaltim atas kerja sama yang baik dalam membantu BPK RI melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“Kaltim ini salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia, termasuk indikator kemakmuran yang menjadi konsen saya, yaitu kemiskinan, pengangguran, gini rasio dan empat indikator masih tinggi diatas rata-rata nasional,” jelas Harry Azhar.

Ia mengatakan walaupun kondisi pandemi dan angka kemiskinan serta pengangguran ada kenaikan, tetapi IPM Kaltim di peringkat tiga nasional,” jelas Harry Azhar. 

Harry menjelaskan WTP adalah semacam minimum requirement yang menunjukkan tata kelola keuangan negara. 

Sedangkan indikator kemakmuran, menunjukan tata kelola pemanfaatan keuangan negara yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sementara, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan pantas dan wajar untuk bersyukur atas telah diterimanya Opini WTP atas LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2020.

“Mudah-mudahan seterusnya dipertahankan. Tapi yang jelas Opini WTP bukanlah akhir dari perbaikan akuntabilitas, ini merupakan landasan untuk memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Isran.

Baca Juga :  Wali Kota Balikpapan Siap Ikuti Lomba Program Wali Kota Sedunia yang Diselenggarakan Bloomberg Amerika

Isran mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPRD Kaltim yang telah bersinergi dengan Pemprov Kaltim, sehingga predikat WTP ini diraih selama 8 kali.

(BorneoFlash.com/Ordelia)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.