BorneoFlash.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menghentikan secara bertahap operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Pemerintah kemudian akan menggantinya dengan sumber energi dalam negeri seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Langkah ini bertujuan mengoptimalkan potensi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Kebijakan tersebut juga muncul di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global.
“Dalam kondisi geopolitik perang seperti sekarang, kita tidak bisa memastikan kondisi energi dalam jangka panjang,” kata Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara, Kamis (12/3/2026).
Selanjutnya, Bahlil menegaskan pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan energi domestik dengan mengonversi pembangkit berbahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.
Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, ia menggelar rapat perdana bersama delapan kementerian serta PT PLN (Persero).
Pemerintah akan memulai langkah ini dengan mengganti PLTD berbahan bakar solar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai pengganti, pemerintah akan mengembangkan PLTS dan pembangkit panas bumi.
Namun demikian, pemerintah tidak akan menghentikan operasional PLTD sebelum pembangkit penggantinya siap beroperasi.
Pembangunan pembangkit energi baru akan berjalan paralel hingga mencapai tahap commercial operation date (COD).
Selain itu, pemerintah juga berencana merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Dokumen tersebut menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034, dengan mayoritas berasal dari energi baru terbarukan. (*)
