BorneoFlash.com, SAMARINDA — Keputusan untuk mengembalikan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar akhirnya diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim setelah polemik pengadaannya ramai disorot publik.
Kebijakan tersebut menjadi respons atas berbagai pandangan masyarakat sekaligus mempertimbangkan aspek administratif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah pengembalian ini diputuskan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah menilai mekanisme pengembalian masih dimungkinkan selama mendapatkan persetujuan dari pihak penyedia, sehingga proses dapat berjalan sesuai aturan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa keputusan tersebut tidak lepas dari kuatnya arus aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
“Setelah mencermati aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, Gubernur memutuskan untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada pihak penyedia,” ujarnya, pada Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, secara administratif kendaraan tersebut memang telah dibeli, namun belum pernah digunakan. Hingga saat ini, mobil masih berada di Jakarta dan belum dioperasikan di wilayah Kalimantan Timur.
“Kendaraan tersebut belum pernah digunakan, bahkan belum beroperasi di Kalimantan Timur dan masih dalam kondisi baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim melalui Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan surat resmi kepada penyedia sejak Jumat lalu.
