BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tak sekadar seremoni. Kunjungannya membawa pendekatan yang tak biasa, membedah langsung capaian visi-misi kepala daerah.
“Saya ini seperti human capital development di perusahaan. Tugas saya memastikan visi-misi kepala daerah berjalan sehingga Asta Cita Presiden bisa terwujud,” ujar Zudan, pada Jumat (27/2/2026), di Balai Kota Balikpapan.
Dalam pertemuan bersama Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo dan para Kepala OPD, Zudan mengulas satu per satu target tahunan yang telah ditetapkan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah misi Madinatul Iman, konsep pembangunan yang menekankan keamanan dan kenyamanan warga.
Pertanyaannya lugas, apa yang sudah dilakukan Satpol PP? Bagaimana respons terhadap barang hilang di ruang publik? Apakah masyarakat benar-benar merasa aman?
Tak berhenti di situ, sektor sanitasi dan kebersihan lingkungan juga diuji. Program daerah disandingkan dengan gerakan nasional seperti Program ASRI.
Mulai dari kepemimpinan program, pembagian tugas, hingga kondisi kebersihan lingkungan dan toilet umum menjadi indikator yang diperiksa. “Positif hasilnya. Balikpapan bagus, progresnya nyata,” tegasnya.
Selain evaluasi, kunjungan ini membawa kabar penting terkait kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah dipersilakan mengajukan formasi CPNS maupun PPPK ke Kementerian PAN-RB.
Untuk CPNS, prosesnya berskala nasional. Namun, Balikpapan juga dapat mengusulkan PPPK lokal yang didanai melalui APBD. Formasi strategis seperti dokter spesialis serta guru mata pelajaran tertentu dengan kualifikasi magister atau doktor bisa diajukan sesuai kebutuhan.
Kebijakan ini dinilai membuka ruang percepatan pemenuhan SDM profesional tanpa harus menunggu kuota nasional sepenuhnya.
Pendekatan yang dibawa BKN menegaskan satu hal, yakni keberhasilan visi-misi tidak cukup hanya dengan dokumen perencanaan. ASN harus menjadi mesin penggerak hasil nyata yang dirasakan masyarakat. (*)
