BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah mematangkan langkah digitalisasi data Bantuan Sosial (Bansos), sebagaimana diarahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Upaya ini menempatkan Balikpapan sebagai salah satu daerah yang ditunjuk untuk mempersiapkan sistem pendataan terpadu menjelang rapat koordinasi nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Februari 2026.
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo menegaskan, kunci utama digitalisasi bansos adalah pemutakhiran data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Data tersebut akan menjadi dasar seluruh program bantuan sosial agar tepat sasaran.
“Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah. Salah satunya melalui pemutakhiran data Disdukcapil yang digunakan sebagai basis seluruh bantuan sosial,” ujar Bagus Susetyo, usai mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial secara virtual di Balai Kota, pada Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan, Balikpapan ditunjuk untuk menyiapkan bahan paparan dalam rapat koordinasi nasional tersebut. Pemkot telah meminta Disdukcapil menyiapkan seluruh data dan skema yang akan disampaikan.
“Kami sudah sampaikan ke Kepala Dinas Dukcapil untuk mempersiapkan apa saja yang harus disampaikan di rapat koordinasi nasional nanti,” jelasnya.
Bagus mengungkapkan, pilot project digitalisasi bansos yang telah berjalan salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Pemkot Balikpapan berencana belajar dari daerah-daerah yang lebih dulu menerapkan sistem tersebut, termasuk Surabaya.
“Banyuwangi sudah sangat bagus, termasuk Surabaya. Kita ingin belajar dari mereka, meskipun Balikpapan juga sudah mengarah ke sana,” katanya.
