Hampir Separuh Anggaran Pendidikan 2026 Dialokasikan ke BGN

oleh -
Penulis: Wahyuddin Nurhidayat
Editor: Ardiansyah
Siswa menunjukkan menu makanan bergizi gratis (MBG) di SDN Kunciran 2, Pinang, Kota Tangerang, Banten. FOTO: ANTARA/Putra M. Akbar/nz
Siswa menunjukkan menu makanan bergizi gratis (MBG) di SDN Kunciran 2, Pinang, Kota Tangerang, Banten. FOTO: ANTARA/Putra M. Akbar/nz

BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp223,5 triliun atau 47,5% dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat senilai Rp470,4 triliun pada APBN 2026. 

 

Badan Gizi Nasional (BGN) menerima alokasi terbesar sebesar Rp223,5 triliun untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Alokasi BGN Lampaui Kementerian Pendidikan

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan ke BGN jauh lebih besar dibandingkan kementerian lain. 

 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerima Rp56,6 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh Rp61,8 triliun, serta Kementerian Agama menerima Rp75,6 triliun. 

 

Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya memperoleh Rp429 miliar.

 

Anggaran MBG Naik Tajam, Realisasi Masih Tertinggal

Pemerintah menetapkan total anggaran Program MBG 2026 sebesar Rp335 triliun atau meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan alokasi APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. 

 

Namun, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG sepanjang 2025 baru mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu.

 

Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono menyatakan pemerintah masih menyisakan anggaran MBG sebesar Rp19,5 triliun. 

 

Dari realisasi tersebut, pemerintah menyalurkan Rp43,3 triliun langsung kepada masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan.

 

Mayoritas Anggaran MBG Masuk Fungsi Pendidikan

Hingga 7 Januari 2026, pemerintah telah menyalurkan Program MBG kepada 56,13 juta penerima dari target 82,9 juta orang. 

 

Pemerintah juga melibatkan 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyerap 789.319 tenaga kerja.

 

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyebut lebih dari 66% anggaran MBG berasal dari fungsi pendidikan. 

 

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu Tri Budhianto menegaskan pemerintah tidak mengurangi anggaran pendidikan melalui MBG karena mayoritas penerima program tersebut merupakan peserta didik.

Baca Juga :  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bahas Penyelamatan Aset Negara di KPK

 

Target Serapan Rp1,2 Triliun per Hari

Pada APBN 2026, BGN menargetkan penyerapan anggaran MBG sebesar Rp1,2 triliun per hari. Pemerintah menyiapkan program tersebut untuk menjangkau 82,9 juta penerima dengan dukungan 31.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia. (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.