BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Penataan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara instan. Penataan wilayah membutuhkan evaluasi menyeluruh, koordinasi lintas sektor, dan perencanaan yang matang agar hasilnya berkelanjutan.
Camat Balikpapan Utara, Umar Adi, mengatakan langkah awal adalah melakukan evaluasi bersama mitra terkait sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan kumuh.
Setelah itu, koordinasi intensif dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) akan dilakukan untuk menyelaraskan kriteria penilaian, tahapan penataan, serta arah pengembangan kota ke depan.
“Menetapkan sebuah kawasan sebagai kumuh tidak mudah, begitu juga mengubahnya menjadi lebih baik. Apalagi di tengah keterbatasan anggaran dan regulasi yang harus menjadi perhatian semua pihak,” ujar Umar, pada Jumat (16/1/2026).
Umar menambahkan, prioritas utama saat ini justru penataan wilayah di tingkat RT dan kelurahan, termasuk pembenahan batas wilayah kecamatan.
Hal ini penting karena Balikpapan Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang juga menjadi akses menuju jalan tol.
“Penataan ini penting sebagai fondasi untuk mendukung pengembangan kota, khususnya ketika Ibu Kota Nusantara mulai beroperasi. Akses dan dukungan wilayah pasti akan banyak berasal dari Balikpapan Utara,” jelasnya.
Untuk itu, fokus pada penataan wilayah dasar, Kecamatan Balikpapan Utara berharap pembangunan kawasan kumuh dapat dilakukan secara efektif, sambil mempersiapkan diri sebagai penyangga kawasan IKN di masa depan.
