BorneoFlash.com, KUKAR – Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki 2026 dengan kondisi fiskal yang jauh dari ideal. Koreksi besar pada Transfer ke Daerah di APBN 2026 memaksa pemerintah daerah melakukan penataan ulang belanja secara agresif.
Rancangan APBD yang semula diproyeksikan mencapai Rp7,5 triliun harus dipotong tajam hingga akhirnya berhenti di angka Rp7,16 triliun.
“Kita tidak punya pilihan lain. Penurunan transfer pusat terlalu besar, hampir Rp3 triliun. 17 Program Dedikasi tetap kami pertahankan, tapi penyesuaiannya sangat ketat,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, pada Selasa (2/12/2025).
Pemkab Kukar menghadapi risiko fiskal yang meningkat. Pendapatan daerah yang hanya Rp6,485 triliun tidak mampu menutup kebutuhan belanja Rp7,106 triliun. Kekurangan ditutupi dari SILPA 2025 sebesar Rp611 miliar, menunjukkan struktur APBD makin bertumpu pada sisa pembiayaan, bukan kekuatan pendapatan riil.
“Kita harus menandai ulang banyak program. Tidak cukup hanya efisiensi beberapa blok belanja terpaksa dipangkas untuk menjaga APBD tetap seimbang,” ujar Sunggono.
DPRD Kukar menyebut rancangan awal Rp7,5 triliun tidak mencerminkan kapasitas pendapatan daerah. Badan Anggaran menilai koreksi wajib dilakukan untuk mencegah tekanan defisit yang lebih dalam.
“Setelah ditelaah, angka Rp7,5 triliun tidak realistis sama sekali. Kemampuan pendapatan dan kapasitas pembiayaan daerah tidak mendukung. Koreksi wajib dilakukan,” tegas Ketua DPRD, Ahmad Yani.
Menurut Yani, Kukar kini harus menjalankan disiplin fiskal ekstra ketat. Program non-prioritas dipadatkan, sementara pelayanan publik dan proyek penyangga IKN menjadi fokus utama.
“Situasinya memaksa. Yang prioritas bertahan, selebihnya harus dievaluasi,” ucap Yani.
Dengan tekanan fiskal yang masih besar, 2026 diproyeksikan menjadi tahun disiplin anggaran bagi Kukar. Pendapatan harus digenjot, dan setiap pengeluaran dituntut memberi dampak langsung agar risiko defisit struktural tidak semakin melebar.
