Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Pernah Janji Sumbang USD 1 Miliar ke Dewan Perdamaian

oleh -
Penulis: Wahyuddin Nurhidayat
Editor: Ardiansyah
Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi dengan sejumlah pakar dan jurnalis senior di Hambalang Bogor, Jawa Barat. FOTO: ANTARA/HO-Badan Komunikasi Pemerintah/aa.
Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi dengan sejumlah pakar dan jurnalis senior di Hambalang Bogor, Jawa Barat. FOTO: ANTARA/HO-Badan Komunikasi Pemerintah/aa.

BorneoFlash.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji menyumbang 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

 

Gagasan pembentukan dewan tersebut datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

 

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Prabowo dalam wawancara di Jakarta, Minggu.

 

Ia juga memastikan pemerintah tidak pernah membuat komitmen keuangan kepada Amerika Serikat terkait rencana keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

 

Selain itu, Prabowo menjelaskan Indonesia tidak hadir dalam pertemuan para penyumbang awal (founding donors) di Washington pada 19 Februari lalu.

 

“Pertemuan itu dihadiri para penyumbang. Mereka memberi kontribusi dengan berbagai nilai. Indonesia tidak ikut karena sejak awal saya tidak berkomitmen soal uang,” tegasnya.

 

Meski demikian, Prabowo menyatakan Indonesia tetap siap berkontribusi melalui pengiriman pasukan perdamaian untuk membantu menjaga warga Gaza.

 

“Kita siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.

 

Di sisi lain, pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Gaza. Terutama jika proses rekonstruksi wilayah tersebut mulai berjalan.

 

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki peluang memberi kontribusi melalui bantuan kemanusiaan.

 

“Kita punya Baznas. Indonesia juga sudah membangun rumah sakit serta menyalurkan berbagai bantuan di sana,” jelasnya.

 

Namun demikian, Prabowo kembali menegaskan Indonesia tidak memiliki komitmen membayar iuran sebagai anggota BoP.

 

“Tidak ada komitmen sama sekali,” ujarnya.

 

Sebelumnya, laporan Bloomberg menyebut Donald Trump mensyaratkan pembayaran 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian.

 

Rancangan piagam menyebut masa keanggotaan berlaku selama tiga tahun. Ketua dewan dapat memperpanjang masa keanggotaan tersebut.

Baca Juga :  Lion Air Melayani Jamaah dan Mempermudah Penerbangan dari 35 Embarkasi Negara Asal: Asia, Timur Tengah, Afrika dan Eropa

 

Namun, aturan tiga tahun itu tidak berlaku bagi negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun pertama setelah piagam berlaku. (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.