BorneoFlash.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya impor kakao meski Indonesia menjadi salah satu produsen utama dunia. Nilai impor bahan baku cokelat itu mencapai USD 1,1 miliar atau sekitar Rp18,7 triliun per tahun.
Impor Kakao Masih Tinggi
Indonesia memproduksi sekitar 600 ribu ton kakao setiap tahun. Namun, industri dalam negeri masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dengan standar kualitas, volume, dan kontinuitas yang konsisten.
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia, Setijadi, menilai kondisi tersebut sebagai paradoks dalam struktur industri nasional. Ia menyebut persoalan utama bukan pada produksi, melainkan pada rantai pasok dan sistem logistik yang belum terintegrasi.
Rantai Pasok Belum Terintegrasi
Ia menjelaskan dominasi petani kecil membuat pasokan kakao tersebar dan kualitasnya tidak seragam. Kondisi tersebut menyulitkan industri memenuhi kebutuhan bahan baku dalam skala besar.
Kapasitas Industri Belum Optimal
Di sisi hilir, industri pengolahan kakao nasional memiliki kapasitas sekitar 739 ribu ton per tahun. Namun, pelaku industri baru memanfaatkan sekitar 422 ribu ton atau sekitar 50–60 persen dari kapasitas terpasang.
Selain itu, Indonesia masih mengimpor sekitar 157 ribu ton kakao per tahun dengan nilai USD 1,1 miliar. Data ini menunjukkan industri dalam negeri belum sepenuhnya mengandalkan pasokan domestik.
Kendala Logistik dan Pascapanen
Dari sisi logistik, pelaku usaha masih menghadapi kendala pada sistem pascapanen dan distribusi. Mereka belum menstandarkan proses fermentasi, pengeringan, penyimpanan, dan pengumpulan hasil produksi secara merata.
Di sisi lain, biaya distribusi domestik dalam beberapa kasus lebih tinggi dibandingkan impor. Kondisi tersebut membuat bahan baku dari luar negeri lebih kompetitif.
Potensi Penghematan Devisa
Setijadi menilai perbaikan rantai pasok dapat memberi dampak ekonomi besar. Jika Indonesia menekan impor hingga 25 persen, negara dapat menghemat devisa sekitar USD 275 juta. Jika penurunan mencapai 50 persen, penghematan dapat menembus USD 550 juta.
Ia juga memperkirakan peningkatan utilisasi industri hingga 75 persen dapat menghasilkan tambahan nilai ekonomi lebih dari USD 1 miliar setiap tahun.
Dorongan Hilirisasi Kakao
Untuk memperkuat industri kakao nasional, Supply Chain Indonesia mendorong percepatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis bahan baku domestik.
Pemerintah juga perlu memberi insentif investasi, mempermudah perizinan, serta membangun klaster industri di dekat sentra produksi.
Selain itu, pelaku industri perlu memperkuat agregasi petani, meningkatkan peran offtaker, dan menerapkan standar kualitas yang konsisten.
Pemerintah, pelaku usaha, serta penyedia logistik juga perlu memperkuat kemitraan dan memanfaatkan digitalisasi agar pasokan dan permintaan lebih terintegrasi.
Langkah tersebut akan membantu industri kakao nasional mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. (*)
