Selain isu narkotika, Komisi III DPR RI juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dihadapi aparat penegak hukum di daerah.
Menurut Safaruddin, meski saat ini terjadi efisiensi anggaran, DPR akan mendorong dukungan tambahan bagi institusi penegak hukum.
“Dalam anggaran tambahan nanti kita dorong agar Polri, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya termasuk BNN mendapatkan dukungan,” ujarnya.
Komisi III DPR RI sendiri menilai secara umum kinerja aparat penegak hukum di Kalimantan Timur berjalan baik, meski sejumlah tantangan seperti peredaran narkotika dan keterbatasan anggaran masih perlu mendapat perhatian serius.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto menjelaskan kunjungan tersebut juga menjadi momentum evaluasi penegakan hukum terpadu di Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda memaparkan kondisi organisasi, jumlah personel, dukungan anggaran, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kaltim.
Selain itu, Polda Kaltim juga tengah mencanangkan program zero pelanggaran bagi personel sebagai upaya memperkuat disiplin internal di tubuh kepolisian.
“Bulan ini Pak Kapolda mencanangkan zero pelanggaran. Kita coba satu bulan ini, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi pelanggaran sekecil apa pun yang dilakukan oleh personel,” kata Yuliyanto. (*)
