Pro-Kontra Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim, Warga Soroti Prioritas Anggaran

oleh -
Editor: Ardiansyah
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni dan Tangkapan layar dari akun Instagram milik influencer Ferry Irwandi terkait Polemik pengadaan kendaraan dinas baru bagi Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar. Foto: Kolase/BorneoFlash.com
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni dan Tangkapan layar dari akun Instagram milik influencer Ferry Irwandi terkait Polemik pengadaan kendaraan dinas baru bagi Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar. Foto: Kolase/BorneoFlash.com
banner 300×250

Namun, kebijakan ini tetap menuai kritik. Sejumlah anggota DPRD Kaltim dan Pokja 30 mempertanyakan asas manfaatnya bagi sekitar 3,7 juta penduduk Kaltim, terutama di tengah janji penghematan belanja daerah.

 

Di media sosial, tanggapan publik pun bermunculan. Influencer Ferry Irwandi turut mengomentari pengadaan mobil dinas baru Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

 

Melalui unggahan di akun Instagramnya, Ferry menilai anggaran Rp8,5 miliar dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih langsung menyentuh masyarakat.

 

“Uang Rp8,5 miliar untuk beli mobil dinas kalau buat jalan bisa dapat 3–5 kilometer, bisa dapat puskesmas tipe D, bisa dapat cold storage 30 ton,” tulisnya, dikutip Kamis (26/2/2026).

 

Ia juga menyebut anggaran tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung ratusan UMKM serta membangun sentra produksi guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tangkapan layar respon dari akun Instagram milik influencer Ferry Irwandi turut mengomentari pengadaan mobil dinas baru Gubernur Kaltim, Rudi Mas'ud. Foto: Tangkapan layar akun IG Ferry Irwandi
Tangkapan layar respon dari akun Instagram milik influencer Ferry Irwandi turut mengomentari pengadaan mobil dinas baru Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud. Foto: Tangkapan layar akun IG/Ferry Irwandi

Menanggapi kritik tersebut, Sri Wahyuni menekankan bahwa percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah membutuhkan dukungan transportasi yang memadai agar pimpinan daerah dapat melakukan pengawasan langsung terhadap proyek strategis tanpa hambatan teknis.

 

“Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap efisien meskipun harus menembus medan sulit,” jelasnya.

 

Polemik ini pun mencerminkan perbedaan pandangan antara kebutuhan operasional pemerintah dan harapan masyarakat terkait prioritas penggunaan anggaran daerah. (*/ANTARA)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.