“Kalau datanya tidak jelas, maka prioritas juga bisa keliru. Itu yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Aulia juga meminta seluruh jajaran di sektor pendidikan menyelaraskan perencanaan antarbidang agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Ia menilai, koordinasi yang solid menjadi kunci agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar sekolah.
Lebih lanjut, ia mendorong agar skema pengelolaan anggaran dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam mendukung pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
“Intinya setiap rupiah harus memberi dampak nyata. Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, tetapi memastikan belanja benar-benar efektif,” katanya.
Dengan penataan ulang kebijakan anggaran yang lebih terarah, pemerintah daerah berharap sektor pendidikan di Kutai Kartanegara tetap berjalan optimal meski berada dalam tekanan fiskal.
