“Kami menyusun strategi rehabilitasi secara bertahap. Tidak bisa sekaligus, tetapi kami pastikan yang paling mendesak akan didahulukan,” jelasnya.
Selain mempertimbangkan tingkat kerusakan, Disdikbud juga melihat jumlah peserta didik serta kelengkapan administrasi lahan sebagai bagian dari pertimbangan teknis penganggaran.
“Ada beberapa sekolah yang status lahannya masih perlu penyelesaian. Itu juga menjadi perhatian agar proses rehabilitasi tidak terkendala secara regulasi,” tambah Heriansyah.
Tak hanya fokus pada perbaikan fisik bangunan, Disdikbud Kukar juga mengkaji opsi penggabungan sekolah dengan jumlah murid sangat minim di kawasan berdekatan guna meningkatkan efisiensi dan optimalisasi fasilitas.
“Langkah ini untuk memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan efektif, sekaligus pemerataan sarana bisa lebih maksimal,” terangnya.
Dengan strategi yang disusun secara terukur, Disdikbud Kukar berharap perbaikan infrastruktur pendidikan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap kualitas proses belajar mengajar di seluruh wilayah Kukar.
