BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Jumlah penduduk Kota Balikpapan terus menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025, total penduduk tercatat mencapai 766.052 jiwa.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan, Tirta Dewi, pada Rabu (25/2/2026).
Lanjut Tirta menjelaskan bahwa kenaikan jumlah penduduk terjadi secara bertahap setiap semester.
Pada Semester I tahun lalu, pertumbuhan penduduk tercatat sebanyak 5.177 jiwa. Sementara sepanjang tahun 2025, total pertambahan mencapai 8.634 jiwa. Jika dirata-rata, pertumbuhan tersebut berkisar antara 700 hingga 800 orang per bulan.
“Angka tersebut merupakan data penduduk yang telah tercatat secara administratif,” ucapnya.
Pemerintah juga mengakui masih terdapat penduduk non-permanen yang belum sepenuhnya terdata. Untuk itu, pendataan terus diperkuat melalui koordinasi dengan kelurahan dan para ketua RT.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan sosialisasi dan komunikasi intensif dengan perangkat RT guna memastikan seluruh penduduk, baik permanen maupun non-permanen, dapat tercatat secara resmi.
“Langkah ini dinilai penting agar pelayanan publik mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, hingga pendidikan dapat diberikan secara optimal dan tepat sasaran,” kata Tirta.
Pertumbuhan 8.634 jiwa tersebut merupakan akumulasi dari berbagai faktor, termasuk kelahiran, pendatang baru, serta perpindahan penduduk.
Di sisi lain, terdapat pula pengurangan akibat kematian maupun warga yang pindah keluar daerah.
Meski sebagian warga telah melaporkan perpindahan domisili secara resmi, masih ada yang belum melapor sehingga data bersifat dinamis dan fluktuatif.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap perubahan status kependudukan agar basis data kota tetap akurat.
Dari tren pertumbuhan yang konsisten, Balikpapan dinilai semakin menarik sebagai kota tujuan tinggal dan bekerja.
Namun di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur, hunian, dan layanan publik yang berkelanjutan. (*)
