BorneoFlash.com, SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menilai pelaksanaan program Gratispol pada awal masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih masif serta evaluasi yang berkelanjutan.
Langkah tersebut dinilai penting agar program unggulan daerah itu benar-benar berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang berhak.
Ia menjelaskan, di tengah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, alokasi anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tetap tersedia.
Dengan nilai anggaran sekitar Rp4,7 triliun, program Gratispol dinilai masih memiliki ruang untuk dioptimalkan tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
“Program Gratispol sebagai bagian dari visi dan misi gubernur tetap dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk dalam penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan tanpa biaya bagi masyarakat,” ujarnya, pada Selasa (24/2/2026).
Namun demikian, ia menyoroti persoalan utama yang masih mengemuka, yakni rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap program tersebut.
Berdasarkan hasil reses DPRD, masih banyak warga yang belum mengetahui secara jelas mekanisme maupun persyaratan untuk memperoleh layanan Gratispol.
