BorneoFlash.com, SAMARINDA – Rencana pembelian kendaraan dinas berkelas premium di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menuai perhatian dari kalangan legislatif.
Di saat kapasitas fiskal daerah tengah diperketat dan sejumlah program mengalami penyesuaian, wacana belanja dengan nilai fantastis dinilai perlu ditinjau secara cermat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengingatkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan secara serius kondisi keuangan saat ini. Menurutnya, kebijakan pengadaan barang bernilai besar harus selaras dengan situasi anggaran yang sedang mengalami efisiensi di berbagai sektor.
“Apabila mencermati kondisi fiskal daerah saat ini, ruang keuangan kita memang sedang mengalami tekanan. Terdapat kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran yang berdampak pada sejumlah program pembangunan,” ujarnya, pada Sabtu (21/2/2026).
Sorotan tersebut mencuat setelah beredar informasi mengenai rencana pengadaan kendaraan jenis Sport Utility Vehicle (SUV) hybrid berkapasitas mesin besar, setara kendaraan lapangan seperti Land Cruiser maupun Range Rover dengan kubikasi sekitar 3.000 cc. Nilai pembelian per unitnya bahkan disebut mencapai Rp8,5 miliar.
Subandi menegaskan, pada dasarnya pengadaan kendaraan operasional bukanlah hal yang keliru selama benar-benar didasarkan pada kebutuhan tugas.
Ia memahami karakteristik wilayah Kalimantan Timur yang luas dengan medan beragam memang memerlukan kendaraan tangguh untuk menunjang mobilitas pimpinan daerah.
“Jika kendaraan tersebut diperuntukkan bagi kunjungan kerja ke wilayah dengan medan berat yang memerlukan spesifikasi mesin besar, tentu hal itu dapat dipahami. Kendaraan dengan kapasitas kecil tidak selalu memadai untuk kondisi tertentu,” jelasnya.
