Program Aksi HAM di Balikpapan telah berjalan selama lima tahun dan dievaluasi langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM pusat. Pada tahun 2025, Balikpapan mencatatkan nilai tertinggi dengan capaian 99 persen.
“Kekurangannya hanya pada aspek administrasi dokumen. Secara teknis pelaksanaan di lapangan sudah sangat baik,” jelasnya.
Dikesempatan itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah dan dukungan berbagai elemen masyarakat.
Ia berharap komitmen tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar implementasi HAM di Balikpapan semakin optimal.
Dalam pertemuan tersebut, ia juga mengusulkan agar Kementerian HAM dapat dilibatkan dalam Satuan Tugas (satgas) pengendalian persoalan ketenagakerjaan, khususnya terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembayaran gaji terakhir, dan kompensasi pekerja.
Selama ini, pengawasan lebih banyak melibatkan Kantor Wilayah Tenaga Kerja Provinsi Kaltim. Namun, menurut Bagus, pelibatan Kementerian HAM dapat memperkuat perlindungan hak pekerja.
“Sering kali perusahaan yang hampir menyelesaikan pekerjaan tidak menuntaskan kewajibannya. Jika digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial, prosesnya bisa sampai berulang kali sidang, membutuhkan biaya, dan belum tentu dikabulkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tidak jarang pekerja yang merasa dirugikan langsung melakukan aksi demonstrasi tanpa melapor ke Dinas Tenaga Kerja, sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Kita ingin ada mekanisme yang lebih cepat dan efektif agar hak pekerja terlindungi tanpa harus menimbulkan gejolak sosial,” tegasnya.
Penghargaan ini sekaligus menegaskan posisi Balikpapan sebagai salah satu daerah yang serius menjadikan prinsip HAM sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
