BorneoFlash.com, SAMARINDA – Tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2026 memengaruhi keberlanjutan program internet desa Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) harus melakukan penyesuaian agar layanan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Langkah yang ditempuh bukan penghentian layanan, melainkan pengurangan kapasitas bandwidth di sejumlah desa yang telah lebih dahulu menikmati fasilitas jaringan tersebut.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga kesinambungan program sekaligus membuka peluang perluasan ke desa yang belum terjangkau.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa hingga akhir 2025 cakupan program telah mencapai 802 desa dari total 841 desa di Kalimantan Timur, atau sekitar 95 persen. Capaian tersebut bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 716 desa.
“Target dalam RPJMD sebenarnya ditetapkan sebanyak 716 desa, namun realisasi hingga akhir 2025 telah menjangkau 802 desa. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 39 desa yang belum terlayani,” ujarnya, pada Senin (16/2/2026).
