BorneoFlash.com, BEIJING — Pemerintah China berharap gencatan senjata di Jalur Gaza dapat berjalan efektif, seiring rencana Indonesia mengirim pasukan keamanan untuk mendukung stabilitas di wilayah tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pihaknya berharap kesepakatan gencatan senjata dapat membawa ketenangan yang berkelanjutan serta mengurangi penderitaan warga sipil.
“Kami berharap perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat diimplementasikan secara efektif, gencatan senjata penuh dan langgeng dapat terwujud, krisis kemanusiaan dapat diatasi, dan stabilitas regional dapat dipulihkan secepatnya,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, pada Kamis (12/2/2026).
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman pasukan keamanan ke Gaza melalui International Stabilization Force (ISF). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut jumlah pasukan yang disiapkan sekitar 8.000 personel TNI.
Kemlu menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam ISF berfokus pada aspek kemanusiaan dan tidak terlibat dalam proses pelucutan senjata.
ISF merupakan bagian dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 17 November 2025 yang diajukan Amerika Serikat. Resolusi tersebut memberi kewenangan kepada negara anggota PBB dan Board of Peace (BoP) untuk membentuk pasukan stabilisasi sementara di Gaza di bawah komando terpadu.
Pasukan ini akan diisi kontribusi negara-negara peserta, dengan mandat mengambil langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional. Resolusi tersebut juga mengatur penarikan pasukan Israel setelah ISF mengambil alih kendali penuh di Gaza.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas sendiri telah berlangsung sejak 10 Oktober 2025, meski masih kerap terjadi pelanggaran di lapangan.
Menurut Lin Jian, solusi dua negara tetap menjadi jalan keluar mendasar bagi konflik Palestina.
“China menentang pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki. China juga menentang setiap upaya mencaplok wilayah Palestina atau mengganggu landasan politik solusi dua negara,” ujarnya.
