BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah dan DPR bekerja sama memperbaiki ekosistem jaminan kesehatan terintegrasi.
“Kali ini Pak Dasco dan rekan-rekan akan bersama pemerintah memperbaiki sistem, ekosistem, dan tata kelola jaminan kesehatan,” ujarnya dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin.
Rachmat menjelaskan perbaikan ini menuntut perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jika berhasil, Indonesia bisa mencapai tujuan pembangunan nasional: masyarakat lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Ia menambahkan pemerintah menetapkan sains, teknologi, dan kesehatan sebagai prioritas nasional dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, lebih dari 90 persen Penerima Bantuan Iuran (PBI) kini aktif sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.
Seluruh penduduk Indonesia mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan melalui ekosistem terintegrasi, mulai dari posyandu, puskesmas, RSUD, hingga rumah sakit khusus. Pemerintah memutakhirkan data berbasis “peristiwa hidup” seperti lahir, meninggal, atau pindah untuk mengelola jaminan kesehatan. Petugas kesehatan juga mencatat deteksi dini peserta yang berisiko akibat bencana atau kondisi lain dalam data.
Rachmat menekankan pentingnya BPJS mengukur kinerjanya berdasarkan mutu layanan dan pengalaman peserta. Kementerian Sosial memperkuat kanal pengaduan dan mengevaluasi hasilnya untuk memperbaiki layanan dan kebijakan. Selain itu, pemerintah memperbaiki data kepesertaan untuk meningkatkan administrasi, investasi, kepastian layanan, efisiensi sistem, dan kepercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus terus meningkatkan efisiensi sistem jaminan kesehatan nasional. Integrasi dan pemutakhiran data membantu BPJS dan fasilitas kesehatan mengurangi beban administrasi.
Rachmat menjelaskan pembangunan data tunggal kesehatan nasional. Pemerintah menggabungkan data Dukcapil berbasis nomor induk kependudukan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui overlay.
Proses ini menghasilkan profil kependudukan dan kesehatan yang membantu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengarahkan layanannya, sekaligus mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). (*)
