Di sela kegiatan Working Group, KPPU juga menggelar pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua Federal Antimonopoly Service (FAS) Rusia, Andrey Tsiganov.
Kedua pihak sepakat memulai proses penyusunan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai landasan penguatan kerja sama kelembagaan di bidang persaingan usaha.
Kerja sama tersebut akan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi riset, serta pertukaran pengalaman dalam penegakan hukum persaingan usaha.
Kesepakatan ini dilandasi pandangan bersama bahwa tantangan persaingan usaha di negara berkembang memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara maju.
Struktur pasar yang terkonsentrasi, peran negara yang signifikan dalam perekonomian, serta dinamika sektor strategis seperti pangan dan energi memerlukan pendekatan kebijakan persaingan usaha yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
Selain pertemuan bilateral, KPPU juga melakukan diskusi dengan lembaga think tank untuk BRICS, the BRICS Competition Law and Policy Center. Dalam kesempatan tersebut, disepakati penyelenggaraan forum internasional di Indonesia pada Oktober 2026 yang akan mengangkat tema strategis sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi, serta dinamika pasar perdagangan komoditas yang semakin terintegrasi secara global.
Kedua pihak juga menyepakati penguatan kerjasama penelitian dan capacity building guna memperkuat kebijakan persaingan usaha berbasis bukti.
Partisipasi aktif KPPU dalam forum BRICS mencerminkan peran Indonesia dalam mendorong tata kelola persaingan usaha global yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Melalui penguatan kerja sama internasional dan riset kebijakan, KPPU berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen di tengah dinamika pasar global. (*)
