BorneoFlash.com, SAMARINDA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan tidak menutup diri terhadap usulan pembentukan Dana Abadi Pendidikan (DAP) yang digagas Dewan Pendidikan Kaltim.
Namun, lembaga legislatif menilai gagasan tersebut perlu dibahas secara mendalam agar tidak berbenturan dengan kebijakan pendidikan yang selama ini telah dijalankan pemerintah daerah.
Saat ini, pembiayaan pendidikan di Kalimantan Timur telah ditopang oleh berbagai skema, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional, BOS Daerah, serta program pendidikan gratis.
Oleh karena itu, DPRD menekankan pentingnya kejelasan konsep, arah kebijakan, serta mekanisme pengelolaan sebelum wacana Dana Abadi Pendidikan dilangkahkah ke tahap pembahasan formal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus Pengelolaan CSR DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sumber Dana Abadi Pendidikan pada prinsipnya memungkinkan. Namun, menurutnya, konsep tersebut harus disampaikan secara utuh dan terstruktur.
“Secara prinsip, dana CSR dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sumber pembentukan Dana Abadi Pendidikan. Namun, konsepnya perlu dipaparkan secara komprehensif agar dapat dinilai kelayakannya,” ujar Agusriansyah, pada Selasa (3/2/2026).
Ia menegaskan, usulan tersebut tidak dapat langsung diterapkan tanpa melalui forum pembahasan resmi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Menurutnya, pemaparan di hadapan komisi DPRD menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi.
