“Upaya menggandeng semua pihak terus kami lakukan, khususnya melalui skema CSR perusahaan serta koordinasi dengan kementerian agar program-program pusat dapat terealisasi di Kutai Timur,” ungkapnya.
Salah satu agenda penting dalam 50 program unggulan tersebut adalah menekan angka pengangguran di Kutim.
Melalui instansi teknis, Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai intervensi dan terobosan dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, serta penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda).
Langkah tersebut bertujuan untuk menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini.
“Melalui berbagai pelatihan keterampilan yang kami hadirkan, baik bagi masyarakat yang ingin bekerja di perusahaan maupun yang ingin berwirausaha (UMKM), menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada kemandirian ekonomi daerah,” beber Bayu.
Namun demikian, Bayu menekankan bahwa di balik berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, juga diperlukan atensi dan dukungan aktif dari masyarakat untuk mengawal seluruh proses pembangunan agar berjalan transparan, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik secara berkelanjutan. (*/kutaitimurkab.go.id)
