Ia menekankan bahwa kesiapan IKN tidak cukup diukur dari berdirinya gedung-gedung pemerintahan semata, tetapi harus dilihat secara komprehensif dari berbagai aspek, termasuk kelayakan infrastruktur, pengelolaan risiko, komunikasi dengan masyarakat, serta kualitas bangunan.
“Pembangunan sebesar ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Kita tidak hanya melihat apakah kantor sudah tersedia, tetapi apakah secara faktual memang layak dan siap untuk ditempati. Pengelolaan risiko, komunikasi dengan masyarakat, dan kualitas bangunan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan,” tambahnya.
Usai melakukan dialog bersama jajaran Otorita IKN di City Hall, rombongan Komisi VI DPR RI melanjutkan kunjungan lapangan dengan meninjau sejumlah titik strategis, di antaranya Istana Garuda dan Kawasan Legislatif.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan Otorita IKN dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara agar berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Dukungan serta fungsi pengawasan DPR RI menjadi elemen penting untuk memastikan setiap tahapan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. (*/Humas Otorita IKN)
