Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga diarahkan agar tidak terkonsentrasi di kawasan inti IKN, melainkan menyebar secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
“Pemerintah daerah juga menyiapkan sumber daya manusia lokal agar memiliki daya saing tinggi dan mampu berkompetisi di pasar kerja berskala global,” jelasnya.
Dalam paparannya, Seno Aji turut memaparkan rencana pengembangan wilayah mitra berbasis pendekatan tematik.
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara diarahkan untuk memperkuat sektor industri dan pertanian, sementara Kota Samarinda dan Balikpapan diproyeksikan menjadi pusat logistik, jasa, serta perdagangan berstandar internasional.
Pemprov Kaltim juga menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat melalui Otorita IKN dengan pemerintah daerah.
Sinkronisasi kebijakan tersebut dinilai menjadi kunci agar pembangunan IKN tetap selaras dengan kearifan lokal serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
Melalui forum diskusi tersebut, Seno Aji berharap dapat dihimpun berbagai masukan konstruktif sebagai bahan penyusunan Peraturan Kepala Otorita IKN terkait Daerah Mitra.
Dengan regulasi yang tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan daerah, pembangunan IKN diharapkan berlangsung lebih inklusif dan memberikan manfaat jangka panjang, khususnya bagi masyarakat di kawasan Indonesia Timur. (*)
