BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Keberhasilan Kota Balikpapan dalam mengelola sektor ekonomi perkotaan menarik perhatian daerah lain.
Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, melakukan studi tiru ke Pemkot Balikpapan untuk mempelajari sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pengelolaan BUMD, retribusi parkir, hingga pemberdayaan UMKM.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menyebut kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi praktik baik antar daerah, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi dan menjaga stabilitas harga.
“UMKM di Balikpapan sudah jelas pembinaannya. Di bawah Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, kami punya sentra-sentra industri seperti tahu, tempe, dan industri kecil lainnya yang terus dibina,” ujar Bagus, saat memberikan pemaparan kunjungan Pemkot Parepare, di Auditorium Balai Kota, pada Jumat (23/1/2026).
Tak hanya pendampingan produksi, Pemkot Balikpapan juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan berkelanjutan, mulai dari peningkatan kualitas produksi hingga strategi pemasaran. Dukungan permodalan pun diperkuat melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank daerah, termasuk akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Sebetulnya itu bukan hal baru. Daerah lain pun punya program serupa. Tinggal bagaimana efektivitasnya, direview dan disosialisasikan dengan baik,” jelasnya.
Salah satu perhatian utama rombongan Pemkot Parepare adalah peran BUMD Balikpapan dalam pengendalian inflasi. Bagus menjelaskan, Pemkot Balikpapan secara rutin menggelar high level meeting yang difasilitasi Bank Indonesia, serta membangun kerja sama antar daerah dengan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser sebagai daerah produsen pangan.
“Setiap tahun kami menggelar pasar murah hingga 13 kali. Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah benar-benar bekerja. BUMD seperti Perumda Manuntung Sukses dengan aneka usaha, juga berperan lewat kios pengendali harga, sehingga harga tetap sesuai HET meski pasar bergejolak,” paparnya.
