“Seluruh lokasi tersebut direncanakan mulai dibangun secara permanen pada periode 2026 hingga 2027 dan telah masuk dalam skema pembangunan tahap ketiga,” jelasnya.
Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda berada pada tahapan yang lebih lanjut.
Lahan yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Samarinda telah masuk tahap kedua dan bahkan telah mengantongi kontrak pembangunan yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
Lebih lanjut, Andi menuturkan bahwa sebelum penandatanganan kontrak pembangunan dengan pemerintah pusat, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Persyaratan tersebut meliputi kelengkapan administrasi, kesiapan teknis, serta status lahan yang harus bebas dari sengketa, telah bersertifikat, dan siap dibangun.
Selain itu, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi setelah Detailed Engineering Design (DED) diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami berharap seluruh lokasi yang telah ditetapkan dapat memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan, sehingga pada tahun 2026 proses penandatanganan kontrak dapat berjalan dan pembangunan fisik dapat segera dimulai,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas tampung mencapai 1.000 peserta didik.
Untuk setiap unit Sekolah Rakyat permanen, pemerintah pusat menyiapkan anggaran pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar. (*)
