Meski menghadapi keterbatasan anggaran pada 2026, capaian program pada tahun sebelumnya dinilai cukup menggembirakan. Diskominfo Kaltim mencatat realisasi program Internet Desa Gratis sepanjang 2025 berhasil melampaui target awal yang telah ditetapkan.
“Pada tahun 2025, program ini berhasil menjangkau 802 desa dari target awal sebanyak 716 desa, atau mencapai 112 persen, dengan total serapan anggaran sebesar Rp8,8 miliar,” jelasnya.
Dengan capaian tersebut, dari total 841 desa di Kalimantan Timur, saat ini masih tersisa 39 desa yang belum terlayani internet gratis. Kendala di wilayah tersebut tidak hanya terkait jaringan telekomunikasi, tetapi juga keterbatasan infrastruktur dasar berupa ketersediaan listrik.
“Kendala utama di beberapa desa bukan semata persoalan jaringan, melainkan juga belum tersedianya pasokan listrik. Pemerintah provinsi terus mengupayakan solusi alternatif, seperti pemanfaatan genset maupun panel surya. Namun, penyediaan listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ungkap Faisal.
Dari sisi teknis, metode pemasangan jaringan internet disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Untuk daerah yang telah memiliki infrastruktur memadai, jaringan serat optik atau fiber optik menjadi pilihan utama.
Sementara itu, untuk wilayah terpencil dan sulit dijangkau, konektivitas mengandalkan teknologi satelit atau Very Small Aperture Terminal (VSAT), dengan biaya operasional bulanan sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Kaltim.
Ia menambahkan, besaran biaya layanan internet berbeda-beda tergantung pada teknologi yang digunakan. Untuk jaringan fiber optik di kawasan perkotaan, biaya berkisar antara Rp800 ribu hingga Rp900 ribu per bulan.
“Adapun layanan VSAT dengan kapasitas 500 GB memerlukan anggaran sekitar Rp3,5 juta per bulan, sedangkan jaringan nirkabel berada pada kisaran Rp1,5 juta hingga Rp3,2 juta per bulan,” pungkasnya.
