BorneoFlash.com, SAMARINDA — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda mengubah pendekatan dalam penanganan kawasan kumuh agar lebih terukur dan sesuai dengan kemampuan anggaran.
Penyesuaian strategi ini dilakukan menyusul terbatasnya alokasi pembiayaan serta belum adanya kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait kewenangan penataan kawasan dalam skala luas.
Hingga saat ini, kepastian anggaran untuk program penataan kawasan kumuh tahun 2026 masih menunggu pengesahan APBD murni. Situasi tersebut mendorong Disperkim Samarinda untuk menetapkan prioritas agar pelaksanaan program tetap berjalan secara efektif.
Kepala Disperkim Kota Samarinda, Herwan Rifa’i, menyampaikan bahwa hasil penyesuaian anggaran menunjukkan adanya penurunan signifikan dari rencana awal. Kondisi ini berdampak langsung pada ruang gerak pelaksanaan program penataan kawasan kumuh.
“Sampai dengan saat ini, besaran anggaran penataan kawasan kumuh belum dapat ditetapkan secara pasti. Setelah dilakukan rasionalisasi, usulan anggaran yang tersedia berada pada kisaran Rp60 miliar dari rencana awal sebesar Rp194 miliar,” ujar Herwan, pada Kamis (8/1/2026).
Dengan keterbatasan tersebut, Disperkim Samarinda tidak lagi merancang penataan secara menyeluruh di sepanjang bantaran Sungai Karang Mumus. Sebagai alternatif, penanganan kawasan kumuh difokuskan terlebih dahulu pada satu wilayah yang dinilai paling siap dari sisi perencanaan dan kajian teknis.
