BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memacu transformasi digital, sebagai bagian dari penguatan program smart city.
Salah satu fokus utamanya adalah memaksimalkan sektor parkir berbasis transaksi non-tunai sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD), di tengah menurunnya dana bagi hasil (DBH) dari pusat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo mengatakan bahwa digitalisasi ini dirancang, agar seluruh layanan pemerintah mampu menyajikan informasi secara real time.
Saat ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balikpapan telah memiliki aplikasi masing-masing, termasuk untuk pengelolaan retribusi yang berada di bawah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).
“Untuk retribusi, arahnya jelas: semuanya harus cashless, semuanya non-tunai,” tegasnya, di Balai Kota Balikpapan, pada Selasa (6/1/2026).
Sektor parkir menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah kota melihat potensi besar dari pengelolaan parkir yang selama ini belum tergarap maksimal. Digitalisasi dinilai mampu menutup celah kebocoran sekaligus meningkatkan transparansi pendapatan.
“DBH berkurang, mau tidak mau pemerintah kota harus kreatif dan inovatif. Parkir adalah salah satu potensi PAD yang harus kita maksimalkan,” ujar Bagus.
