Namun, optimalisasi parkir tidak dilakukan secara instan. Pemerintah harus menyiapkan berbagai aspek, mulai dari penataan lokasi, penyediaan lahan, pembangunan fasilitas yang nyaman bagi pengendara, hingga penentuan skema pengelolaan, apakah dikelola langsung oleh UPT atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Kajian mendalam pun tengah disiapkan. Selain kawasan pusat perbelanjaan, pemerintah juga membidik pasar-pasar tradisional sebagai lokasi potensial penerapan parkir digital.
Koordinasi lintas sektor antara Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan terus dilakukan agar implementasi berjalan bertahap namun pasti.
Instruksi Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud untuk segera melakukan kajian dan percepatan pelaksanaan menjadi sinyal kuat, keseriusan pemerintah kota dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai pengungkit pendapatan daerah.
Transformasi ini juga sejalan dengan dorongan Bank Indonesia untuk memperluas transaksi non-tunai di seluruh sektor ekonomi. Digitalisasi dinilai memberi kemudahan bagi pelaku usaha, sekaligus menciptakan sistem pendapatan yang lebih rapi dan akuntabel.
Meski masih berada dalam masa transisi, pemerintah menegaskan perubahan ini tidak bisa dihindari. “Teknologi harus diikuti. Ini harus kita jalankan bersama-sama,” pungkasnya.
langkah bertahap namun terukur, Balikpapan menegaskan arah barunya sebagai kota cerdas yang tidak hanya modern dalam layanan, tetapi juga kuat dalam kemandirian fiskal.
