BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil sikap tegas menyikapi kembali terjadinya insiden tabrakan tongkang batu bara terhadap pilar Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) pada Minggu, 4 Januari 2026.
Kejadian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan pelayaran serta keamanan infrastruktur strategis di Sungai Mahakam.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa perusahaan pelayaran yang terlibat wajib bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut, termasuk melakukan penggantian kerugian.
Selain penegakan tanggung jawab, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang melalui pembenahan tata kelola alur pelayaran dan peningkatan standar keselamatan di kawasan jembatan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa pemerintah tengah merumuskan berbagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang, khususnya pada jembatan-jembatan yang melintang di atas Sungai Mahakam.
“Kami sedang mengatur langkah-langkah mitigasi guna menghindari serta meminimalkan potensi insiden serupa pada jembatan yang melintasi Sungai Mahakam,” ujar Rudy, pada Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, pembenahan tata kelola pengolongan jembatan akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di Jembatan Mahulu, tetapi juga mencakup Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota II Samarinda, hingga Jembatan Kutai Kartanegara. Seluruh sarana dan prasarana di jalur tersebut diharapkan memenuhi standar keamanan yang diakui secara internasional.
“Standar keselamatan harus ditingkatkan agar keamanan pelayaran di bawah jembatan serta keselamatan kendaraan bermuatan yang melintas di atasnya dapat terjaga,” tuturnya.
