BorneoFlash.com, KUKAR – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga sekitar 40 persen membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengubah pola pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kemampuan belanja daerah menyusut drastis dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp7 triliun.
“Dengan kondisi fiskal seperti ini, kita tidak bisa lagi bertahan dengan pola lama yang terlalu bergantung pada APBD,” kata Aulia.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus mencari alternatif pembiayaan agar program prioritas tetap berjalan.
“Kolaborasi dengan dunia usaha sekarang bukan pilihan, tapi kebutuhan. Banyak program yang harus tetap berjalan meski anggaran terbatas,” ujarnya.
Aulia menyebutkan, pada 2026 Pemkab Kukar akan mendorong pembangunan kolaboratif dengan melibatkan badan usaha sebagai mitra strategis.
“Konsep pembangunan tahun depan lebih kita arahkan pada pembangunan kolaboratif. Peran pihak swasta sangat kita harapkan,” ucapnya.
