BorneoFlash.com, BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) masih menunggu hasil audit lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap sejumlah perusahaan, khususnya tambang batu bara, yang diduga turut berkontribusi terhadap banjir di berbagai wilayah di provinsi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel M. Syarifuddin mengatakan audit dilakukan untuk memastikan apakah banjir yang terjadi semata akibat curah hujan tinggi atau juga dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan.
“KLH sedang melakukan audit lingkungan terhadap dampak yang diduga disebabkan oleh beberapa perusahaan, selain faktor hujan. Kenapa banjir bisa terjadi, apakah ada pengaruh dari aktivitas perusahaan, itu yang sedang kami tunggu hasilnya untuk ditindaklanjuti,” ujar Syarifuddin saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Minggu (4/1).
Ia meminta masyarakat bersabar hingga proses audit KLH rampung, karena hasil tersebut akan menjadi dasar langkah lanjutan pemerintah daerah.
Syarifuddin menegaskan, sembari menunggu hasil audit, Pemprov Kalsel tetap memprioritaskan penanganan darurat bagi warga terdampak. Sejumlah posko pengungsian dan dapur umum telah disiapkan di beberapa titik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Untuk penanganan darurat, dapur umum sudah disediakan di posko pengungsian. Ini yang paling dibutuhkan warga saat ini,” katanya.
Terkait banjir yang belum surut selama beberapa hari, Pemprov Kalsel menyambut baik wacana bantuan hunian sementara (huntara) dari Kementerian Sosial jika kondisi di lapangan memang membutuhkan.
