“Pembahasan LKPJ dilakukan melalui panitia khusus. Dari proses tersebut akan terlihat bagian-bagian yang perlu dibenahi maupun program yang telah berjalan dengan baik,” jelas Hasanuddin.
Selain itu, DPRD Kaltim juga belum melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing anggota dewan untuk meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Kegiatan tersebut umumnya dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program dan bantuan pemerintah di lapangan.
“Hingga saat ini belum dilakukan kunjungan dapil terkait APBD Perubahan. Biasanya anggota dewan turun ke 10 kabupaten dan kota untuk memantau secara langsung pelaksanaan bantuan pemerintah,” katanya.
Meski evaluasi menyeluruh belum dilakukan, Hasanuddin menilai arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang cukup positif.
Salah satu indikatornya terlihat dari upaya peningkatan kualitas dan akses jalan hingga menjangkau wilayah Mahakam Ulu.
“Pembangunan infrastruktur jalan mulai diarahkan agar kondisinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya,” pungkasnya.
