Marnabas mengakui bahwa keberadaan material proyek kerap memunculkan beragam respons dari masyarakat. Namun, ia menilai kondisi tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam pelaksanaan proyek pembangunan berskala besar.
“Pada umumnya, persoalan yang muncul hanya berkaitan dengan lokasi penyimpanan material. Hal tersebut merupakan dinamika yang lazim terjadi,” ujarnya.
Pada tahap kedua ini, jaringan gas ditargetkan menjangkau sekitar 7.600 pelanggan.
Namun, sambungan langsung ke rumah warga belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena seluruh jaringan utama harus terpasang dan melalui tahapan pengujian keamanan.
“Karakteristik gas berbeda dengan infrastruktur lainnya. Seluruh pipa utama harus terpasang, diuji kebocorannya, dan dinyatakan aman sebelum dilakukan penyambungan ke rumah-rumah warga,” jelasnya.
Proyek jargas tahap lanjutan ditargetkan rampung dalam waktu delapan bulan sesuai kontrak kerja. Apabila tidak terdapat kendala berarti, sambungan gas ke rumah tangga diproyeksikan mulai direalisasikan pada Juli 2026.
Untuk memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan, Pemkot Samarinda membentuk tim pengawasan yang melibatkan unsur teknis serta perwakilan masyarakat.
Tim tersebut bertugas mengawal pelaksanaan pekerjaan sekaligus membantu menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.
“Kami tidak membiarkan pelaksana bekerja sendiri. Setiap kendala yang muncul akan kami bantu carikan solusi agar pekerjaan tetap berjalan,” kata Marnabas.
Pengawasan juga akan berlanjut hingga tahap pascapenggunaan, termasuk penanganan pengaduan masyarakat dan mekanisme pembayaran layanan bulanan. Pemerintah kota mendorong agar sistem pembayaran jargas dilakukan melalui Bank Samarinda.
Selain itu, operator jargas diminta memiliki kantor perwakilan atau sekretariat di Samarinda guna memudahkan akses layanan dan pengaduan masyarakat.
“Keberadaan sekretariat penting agar masyarakat mengetahui ke mana harus menyampaikan pertanyaan maupun keluhan,” pungkasnya.
