BorneoFlash.com, KUKAR – Hingga menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi tekanan fiskal akibat dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang belum terealisasi sepenuhnya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah, terutama untuk memenuhi pembayaran sejumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat hingga kini belum menyalurkan seluruh hak transfer kepada Pemkab Kukar.
Dari estimasi kurang bayar yang mencapai sekitar Rp 909 miliar, informasi terakhir yang diterima pemerintah daerah menyebutkan pencairan baru akan dilakukan sekitar separuh dari total tersebut.
“Kurang bayar sekitar Rp 909 miliar itu, kemungkinan hanya akan disalurkan 50 persen atau sekitar Rp 453 miliar dalam waktu dekat,” ujar Sunggono.
Ia menjelaskan, dana kurang bayar tersebut sejatinya telah diperhitungkan dalam struktur APBD Kukar Tahun Anggaran 2025. Namun karena realisasi tidak penuh, sejumlah pembiayaan kegiatan tidak dapat dipenuhi sesuai perencanaan awal.
