BorneoFlash.com, JAKARTA – Indonesia terpilih oleh kelompok Asia-Pasifik untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Dewan HAM PBB akan menetapkan nominasi tersebut dalam pertemuan pada 8/1/2026.
Kemlu RI menilai nominasi ini mencerminkan kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik terhadap kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM global. Jika Dewan HAM PBB menetapkan Indonesia, pemerintah berkomitmen memimpin sidang dan proses internal secara objektif, inklusif, dan berimbang. Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro, akan mengemban jabatan Presiden Dewan HAM PBB.
Kemlu RI menegaskan dukungan luas tersebut menunjukkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai jembatan dialog isu HAM serta sebagai negara berkembang yang independen. Pemerintah menilai keketuaan ini akan memperkuat diplomasi HAM nasional dan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional.
Kepemimpinan Indonesia pada 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB. Indonesia berencana memanfaatkan momentum ini untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif dan berbasis dialog.
Pemerintah RI menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara Asia-Pasifik dan berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional dan transparan. Mekanisme rotasi kawasan menetapkan kelompok Asia-Pasifik memimpin Dewan HAM PBB pada 2026, sementara Indonesia saat ini menjabat sebagai anggota periode 2024 – 2026. (*)
