BorneoFlash.com, JAKARTA – Ketersediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif menjadi fondasi utama dalam perencanaan, pembangunan, serta pengendalian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Data yang valid memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pengembangan Nusantara sebagai kota masa depan.
Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Otorita IKN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) Tahun 2025 untuk menyediakan data dasar kependudukan di wilayah IKN.
Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN menerima produk kerja sama PPIKN 2025 dari BPS di Kantor BPS RI, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
PPIKN merupakan hasil kolaborasi Otorita IKN dan BPS yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik.
Pelaksanaan PIKN 2025 melibatkan 856 petugas lapangan, yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar wilayah IKN.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan dan pelatihan pada Mei–Juni 2025, pendataan lapangan pada 1 Juli–15 Agustus 2025, hingga pengolahan, tabulasi, dan evaluasi data pada Juli–November 2025. Hasil pendataan kemudian disampaikan pada Desember 2025.
Melalui PPIKN 2025, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi kependudukan IKN. Data mencatat jumlah penduduk IKN sebanyak 147.427 jiwa dengan 43.293 rumah tangga. Persebaran penduduk menunjukkan kepadatan tertinggi berada di Desa Samboja Kuala, Muara Jawa Ulu, Muara Jawa Pesisir, dan Telemow.
Dari sisi struktur demografi, penduduk IKN didominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun) dengan rasio ketergantungan sebesar 47,25. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 penduduk usia nonproduktif. Komposisi penduduk juga menunjukkan hampir setengah dari total penduduk IKN berasal dari Generasi Z dan Milenial, mencerminkan potensi bonus demografi dalam pembangunan Nusantara ke depan.
PPIKN 2025 menghasilkan berbagai data strategis, antara lain terkait fertilitas dan mortalitas, migrasi, pendidikan, bahasa, serta kondisi perumahan. Seluruh data tersebut dilengkapi metadata, termasuk geotag rumah tangga, yang memungkinkan pemerintah melakukan intervensi pembangunan secara tepat sasaran berdasarkan lokasi geografis penerima manfaat. Intervensi tersebut meliputi penyediaan hunian layak, layanan dasar, hingga pemenuhan kebutuhan kelompok rentan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa PPIKN merupakan fondasi penting dalam pembangunan IKN berbasis perencanaan data yang komprehensif.
“Kolaborasi antara BPS dan Otorita IKN ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun data dasar pembangunan IKN. Data kependudukan ini bukan survei, melainkan pencatatan penduduk secara menyeluruh. Semua penduduk dicatat, termasuk saya sendiri sebagai penduduk di IKN. Data ini akan menjadi salah satu rujukan utama dalam pembangunan IKN,” ujarnya.
Melalui penyerahan produk kerja sama PPIKN 2025, Otorita IKN memastikan seluruh proses pembangunan Ibu Kota Nusantara dilandaskan pada data yang valid dan terukur, guna mewujudkan Nusantara sebagai kota masa depan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. (*/Humas Otorita IKN)
