BorneoFlash.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah tidak cukup hanya mengandalkan derasnya arus investasi.
Yang dibutuhkan, menurut Pemkab Kukar, adalah investasi berkualitas yang diawasi dengan ketat dan memberi dampak nyata bagi ekonomi daerah.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan pemerintah daerah memegang peran strategis karena daerah menjadi lokasi utama berjalannya program investasi dan hilirisasi nasional.
Ia menilai, tanpa pengawasan yang kuat di daerah, investasi berpotensi hanya menjadi angka di atas kertas dan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Daerah tidak boleh hanya menjadi tempat masuknya modal. Investasi harus diawasi agar taat aturan, ramah lingkungan, dan memberi nilai tambah melalui hilirisasi,” ujarnya.
Taufik menegaskan, tantangan Indonesia yang masih berada pada kategori negara berpendapatan menengah menjadi peringatan bahwa pola pembangunan perlu diperbaiki. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan iklim investasi tetap kondusif tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, kepastian perizinan, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan lingkungan merupakan fondasi utama agar investasi benar-benar berdampak jangka panjang.
“Kalau hanya mengejar kemudahan tanpa pengawasan, yang untung hanya investor. Tapi jika tata kelola dijaga, manfaat ekonomi bisa dirasakan daerah dan nasional,” tuturnya.
Pemkab Kukar berharap hasil kajian Ombudsman Republik Indonesia dapat menjadi rujukan untuk memperkuat sistem pengawasan investasi di daerah.
Dengan tata kelola yang lebih ketat dan terukur, investasi di Kukar diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga berkontribusi pada transformasi ekonomi nasional agar Indonesia keluar dari middle income trap.
