Melalui kolaborasi ini, Kajati Kaltim berharap dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, melindungi kepentingan dan aset negara, serta mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.
PKS ini menjadi penegasan komitmen PHI dan Kejati Kaltim dalam menjaga aset milik negara dan mendukung kelangsungan operasional hulu migas guna memperkuat ketahanan energi nasional sesuai Asta Cita pemerintah terkait swasembada energi.
PHI bersama anak-anak perusahaan dan afiliasinya, di antaranya PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), dan PT Pertamina EP (PEP), mengemban amanah sebagai pengelola wilayah kerja hulu migas di wilayah Kalimantan.
Selain berfokus pada pencapaian target produksi, PHI juga berupaya keras menjaga keberlanjutan operasi dan produksi migas di tengah dinamika sosial, hukum, dan tata ruang yang terus berkembang.
Salah satu tantangan utama operasi PHI beserta anak perusahaan dan afiliasinya adalah pengelolaan aset barang milik negara berupa tanah. Persoalan pertanahan yang kompleks berpotensi menghambat, bahkan dapat menghentikan, kegiatan operasi Perusahaan.
Karena itu, kepastian hukum menjadi kebutuhan yang mendasar dan mendesak guna memastikan keberlanjutan operasi dan produksi migas Perusahaan yang penting dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Melihat kondisi di lapangan, sejumlah lahan/ tanah negara yang dikelola oleh grup PHI ternyata diduduki oleh masyarakat maupun badan usaha industri lain.
Padahal, lahan/tanah tersebut berstatus sah sebagai barang milik negara. Kondisi itu berpotensi menghambat kelancaran operasi produksi hulu migas dan menimbulkan risiko hukum, serta mengancam kepastian pengelolaan aset barang milik negara.
Melalui penguatan sinergi, koordinasi yang intensif serta pendampingan hukum yang berkesinambungan dari Kejati Kaltim, berbagai persoalan soal lahan/ tanah diharapkan dapat ditangani secara lebih terukur dan efektif.
Kolaborasi ini tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian permasalahan penguasaan dan pemanfaatan lahan, tetapi juga memperkuat upaya perlindungan aset barang milik negara secara berkelanjutan.
Selain dengan PHI, pada kesempatan tersebut Kejati Kaltim juga menandatangani PKS dengan PT Pertamina Patra Niaga. (*)
